Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa bagi seorang anak sekolah di Jayapura, ia datang ke sekolah membawa tas dan perlengkapan alat tulis untuk mengikuti pelajaran dengan teman-temannya, ketika jam istirahat ia diberikan sebuah ompreng oleh gurunya.
Baginya, itu makanan sederhana yang datang ketika setiap jam istirahat, ia menerima ompreng tersebut untuk menambah gizi untuk pertumbuhan dan memenuhi isi perut, karena ia juga belum sarapan pagi ketika berangkat ke sekolah, akan tetapi makan tersebut yang seharusnya menjadi sumber gizi justru dikaitkan dengan gangguan kesehatan.
Pertanyaan yang muncul tidak lagi sederhana seperti isi makanan ompreng tersebut, tetapi pertanyaan menjadi lebih jauh:
Siapa yang menentukan makanan anak-anak di Papua? Dari mana makanan itu berasal? Siapa yang mengelolah dan sejauh mana masyarakat Papua memiliki kendali atas pangan yang mereka konsumsi?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada satu persoalan yang besar yaitu: Kedaulatan Pangan.
Pada, 8 Agustus 2026. Laporan dari kompas.com. ada 543 orang diduga keracunan MBG di Jayapura, 120 masih dirawat – Data tersebut disampaikan oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda, Saat Konferensi Pers di Posko Pangan Pasien, Aula Kantor Distrik Depape, Sabtu (8/8/2026) Dari total 543 Pasien, 423 orang sudah dipulangkan dan 120 orang masih di dalam perawatan, jumlah pasien didominasi oleh perempuan yaitu 320 orang dan 223 laki-laki dan terdapat tiga peasien ibu hamil.
Bupati menyebutkan kasus dugaan keracunan tersebut didominasi oleh anak-anak, kelompok usia 10–14 tahun menjadi yang terbanyak dengan 117 kasus, disusul 5–8 tahun sebanyak 107 kasus dan usia 1–4 tahun sebanyak 41 kasus, sementara 15–65 tahun tercatat sebanyak 51 orang.
Selanjutnya, Bupati juga menambahkan, kasus dugaan keracunan MBG tersebar di 14 kampung. Kampung Kendate menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak yakni 125 orang, disusul dengan Kampung Tablasupa 94 orang, Kampung Dormena 91 kasus, Kampung Waiya 68 kasus, Kampung Wabena 56 kasus dan Kampung Amai 36 kasus. Sementara 8 Kampung Lainnya dibawah 20 kasus.
Peristiwa tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai persoalan teknis mengenai makanan yang mungkin tidak layak dikonsumsi, tetapi bagaimana sistem pangan di bangun dan siapa yang mengendalikan terhadapnya.
Kedaulatan pangan bukan hanya persoalan apakah seseorang memiliki makanan untuk dimakan. Dalam konteks Papua, masalah pangan ini sangat penting, Papua bukan tanah kosong, masyarakat memiliki pengetahuaan yang panjang dan mengelola lingkungan. Ada sagu, ubi-ubian, pisang, keledai, sayuran, ikan serta berbagai sumber pangan lokal yang tumbuh bersama masyarakat.
Ahmad Arif dalam bukunya Masyarakat adat dan kedaulatan pangan mengatakan:
“Bahkan, di Papua, yang relatif terisolasi selama era prasejarah hingga zaman moderen, sumber pangan utama mereka ternyata berasal dari tempat lain. Kesuksesan ubi jalar menjadi sumber pangan utama di Papua ini karena kondisi alam mereka cocok untuk tumbuh kembangnya tanaman ini. Selain itu ubi jalar mudah dibudidayakan – mirip dengan talas dan sudah dikenal sejak awal lahirnya Revolusi Pertanian di Papua. Tanaman ini juga relatif tahan hama dan penyakit. bahkan, ubi jalar ternyata memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, selain nutrisinya cukup lengkap. Menurut World Health Organization (WHO), ubi jalar memiliki kabdungan kalsium lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, terigu, maupun sorgum. Dengan kombinasi protein kebutuhan pangan dan nutrisi masyarakat pegunungan Papua, sebagaimana sagu yang menjadi sumber pangan utama masyarakat dataran rendah Papua.”
Dibalik, pelaksanaan program yang berskala besar, terdapat persoalan yang perlu di perhatikan: Apakah masyarakat lokal benar-benar dilibatkan dalam rantai penyediaan? Jangan sampai Papua memiliki kekayaan akan pangan hanya menjadi konsumsi. Sementara bahan pangan untuk memenuhi isi perut anak-anaknya didatangkan dari luar daerah.
Pemerintah hari ini dapat mengatakan bahwa ribuan porsi makanan telah dibagikan sebagai bukti keberhasilan program, namun belum tentu berarti bahwa masyarakat Papua turut merasakan manfaat ekonominya, yang penting adalah melihat siapa yang ada dibalik rantai penyediaan makanan tersebut: apakah petani, nelayan, pelaku usaha dan masyarakat lokal benar-benat terlibat dan memperoleh manfaat dari perputaraan ekonomi program.
Jika bahan pangan jasa pengolahan, transportasi, dan berbagai kebutuhan program lebih banyak pasok dari luar daerah, maka uang program dapat berputar jauh dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Padahal MBG seharusnya menjadi peluang untuk membangun ekonomi pangan lokal.
Petani dapat menjadi pemasok begitu juga nelayan, kelompok perempuan dapat terlibat dalam pengelolan pangan, demikian juga masyarakat adat dapat menjadi bagian dari rantai produksi, pelaku usaha di daerah juga perlu diberi ruang untuk terlibat dalam proses pengadaan dan penyaluran makanan.
Sehinggah manfaat ekonomi dari program tersebut tidak hanya berhenti pada penerimaan makanan, tetapi turut dirasakan oleh masyarakat setempat.
Demikian, salah satu porsi makanan tidak hanya mengisi perut seorang anak tetapi juga menghidupkan ekonomi masyarakat disekitarnya.
Di sini MBG Seharusnya dibaca bukan hanya sebagai program pemberian makanan, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat kedaulatan pangan Papua.
0 
0